Tugas Bu fifi

By blueeyespanda43e24aecfd7de4e62 | Updated: Dec. 19, 2018, 8:02 p.m.

Slideshow Video

SHARE THE AWESOMENESS

Education

create your own animated videos for free

_abc cc

* Powtoon is not liable for any 3rd party content used. It is the responsibility of each user to comply with 3rd party copyright laws.

Embed code

Select a size, the embed code changes based on your selection.

_abc Powtoon Transcript

Kelompok 1
Perbandingan Aspek Negara Jepang dan Korea Selatan
Perbandingan Aspek Negara Jepang dan Korea Selatan
Nama Kelompok

Surya Dani Nur Cholifah 716112442
Unti Nur Khalisah 716112497
Yuliyanto 715112343
Faiqoh 716112559

Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak – hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari :
1. Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen 2.Badan Eksekutif terdiri dari anggota kabinet 
3, Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukum

Bentuk Negara Jepang 
Bentuk Pemerintahan Jepang
Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947. Ini merupakan negara kesatuan, yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif, dengan Kaisar sebagai kepala negara. Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan Pemerintah. Sebagai gantinya, Kabinet, bersama dengan Menteri Negara dan Perdana Menteri, adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali Pemerintah. Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang Eksekutif, dan dibentuk oleh Perdana Menteri, sebagai 
kepala pemerintahan. Ia ditunjuk oleh Parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang Kaisar. Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem dua kamar, yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi, dan Majelis Rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, yang bersumber dari kedaulatan. Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang Yudisial, mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif.
Bentuk Sistem Politik Jepang
Sistem politik Jepang adalah menganut negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang.Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala Negara dalam urusan diplomatik. Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.
Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri.
Bentuk Negara Korea Selatan
Korea Selatan meruapakan negara yang berbentuk republik. Sama halnya dengan negara yang menganut paham demokrasi lainnya, negara Korea Selatan membagi pemerintahannya ke dalam tiga bagian. Bagian tersebut yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan pada hasil pemilu. Presiden dapat menjabat selama lima tahun dan dibantu oleh perdana menteri. Perdana menteri ini ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai seorang kepala negara dan perdana menteri bertindak sebagai seorang kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan. Dewan perwakilan ini menjabat selama empat tahun. 
Bentuk Sistem Pemerintahan Korea Selatan
Korea selatan merupakan Negara republik dan menganut demokrasi. Oleh karena itu, korea selatan membagi-bagi pemerintahannya ke dalam tiga bagian seperti lazimnya di Negara-negara lain yang demokratis yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif Sekilas mengulang mengenai pengertian ketiga bagian tersebut, Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan, undang-undang, dan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legistatif. Contohnya di Indonesia: Presiden, Menteri, Walikota. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat kebijakan, undang-undang, dan peraturan untuk dijalankan oleh lembaga eksekutif. Contohnya di Indonesia: DPD, DPRD  Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi dan/atau mengadili pelanggar kebijakan yang dibuat oleh lembaga legistalif.
Bentuk Sistem Politik Korea Selatan
Politik Republik Korea atau Politik Korea Selatan berbentuk republik demokrasi perwakilan presidensial, Presiden adalah kepala negara, dan menganut negara sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif dan terdiri atas Mahkamah Agung, pengadilan banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, konstitusi atau UUD Republik Korea telah diamandemen sebanyak lima kali, masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintahan republik baru. Saat ini, Republik Keenam dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987.
Pemilihan umum Korea Selatan pada tingkat nasional adalah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Presiden dipilih dengan masa jabatan lima tahun oleh rakyat. Majelis Nasional (Gukhoe) terdiri dari 300 anggota dan dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan empat tahun. Partai politik utama di Korea Selatan adalah Partai Demokrat Korea yang bersifat liberal, Partai Kebebasan Korea yang bersifat konservatif, Partai Rakyat yang bersifat partai sayap tengah, dan Partai Keadilan yang bersifat partai sayap kiri. Kubu liberal dan kubu konservatif adalah kekuatan dominan politik Korea Selatan saat ini.
THank You
For Watching

Tugas Bu fifi

Copy this link to share with friends and colleagues:

WELCOME TO POWTOON!