Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting

By mariefmunthe | Updated: Aug. 25, 2024, 2:44 a.m.

Loading...

Slideshow Video

Sign up for free!

SHARE THE AWESOMENESS

Pro poor budgeting merupakan kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin. persoalan pemerataan pendidikan muncul karena UUD 1945 telah memerintahkan agar semua warga memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan/pelatihan. Dengan demikian, penyelenggaraan persekolahan harus diselesaikan oleh otoritas publik secara sama untuk setiap individu Indonesia. Semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan pengajaran yang sesuai, bukan hanya orang-orang pusat dan orang-orang istimewa yang mendapatkan pelatihan yang sah, orang miskin juga memiliki hak, tidak seperti kebenaran di Indonesia, khususnya kemajuan pengajaran di kelas pekerja atas lebih memadai atau sesuai daripada orang miskin. Kasus ini menunjukkan bahwa otorit

Education

create your own animated videos for free

_abc cc

* Powtoon is not liable for any 3rd party content used. It is the responsibility of each user to comply with 3rd party copyright laws.

Embed code

Select a size, the embed code changes based on your selection.

_abc Powtoon Transcript

Program Kartu Indonesia Pintar 
Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting 
Pro poor budgeting
kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin.  persoalan pemerataan pendidikan muncul karena UUD 1945 telah memerintahkan agar semua warga memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan/pelatihan. Dengan demikian, penyelenggaraan persekolahan harus diselesaikan oleh otoritas publik secara sama untuk setiap individu Indonesia.
Pasal 34 UUD 1945,
menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
melalui 
pengembangan lebih lanjut administrasi, penguuatan, dan penanaman modal daerah khususnya terhadap pengentasan kemiskinan,  Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah merubah Kartu Indonesia.
 tanggung jawab dan konsistensi badan publik dalam mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah
1
KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021 sebagai bentuk jaminan atas penunjang. pengajaran dan bantuan biaya sehari-hari yang diberikan kepada sekolah menengah, profesional atau alumni yang sebanding dari keluarga berpenghasilan rendah
2
Pada tahun 2022, KIP Kuliah Merdeka akan terus disosialisasikan sebagai karya untuk mewujudkan impian melalui perluasanmodalitas moneter dan fleksibilitas sosial siswa dari keluarga miskin dan lemah yang berasal dari seluruh Indonesia untuk memiliki pilihan untuk berkonsentrasi di berbagai program kajian utama di tanah terbaik di seluruh Indonesia.
KIP Kuliah Merdeka seharusnya memiliki pilihan untuk digunakan oleh alumni SMA, SMK atau sederajat yang memenuhi prasyarat di seluruh Indonesia, memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemajuan negara sekaligus berkarya dan meningkatkan keuangan keluarga mereka.
KARTU INDONESIA PINTAR
Pengimplementasian dari Kebijakan Pro Poor Budgeting pada penerima Program Kartu Indonesia Pintar 
studi yang dilaksanakan kepada Mahasiswa Aktif S-1 JurusanAkuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Angkatan 2021
Yang mana kita ketahui penyaluran program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur secara masif dilaksanakan pada tahun 2021. Sebanyak 562 Mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah diUniversitas pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan Sebanyak Total 52 Mahasiswa dari jurusan S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun Angkatan 2021 terdaftar sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
kebijakan Pro Poor Budgeting telah diterapkan dengan semestinya dalam Program Kartu Indonesia Pintar khususnya kepada para Penerima Program Kartu Indonesia Pintar jurusan S-1 Akuntansi Universitasembangunan Nasional Veteran Jawa Timur telah tepat sasaran dan atau telah sesuai dengan kriteria penerima program Kartu Indonesia Pintar seperti seharusnya yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Sehingga nantinya penelitian ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi penerapan kebijakan ProPoor Budgeting dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP)Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, sehingga Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan S-1 Akuntansi yang memiliki latar belakang dari keluarga kurang mampu dapat terbantu secara ekonomi dan terjangkau secara merata dalam penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di tahun berikutnya.
Jimi Hendrix